DSC_0345_WTN

PENERIMAAN TIM PENILAI PENGHARGAAN WTN

Jum’at, tanggal 12 Juni 2015 Walikota Tasikmalaya, Drs. H. Budi Budiman menerima kunjungan Tim Penilai Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2015 di Aula Balekota Tasikmalaya.
Hadir dalam acara tersebut, Tim Penilai Penghargaan WTN dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, Tim Pendamping dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Ketua dan Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Unsur Forum Konsultasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, para pejabat atau yang mewakili SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Walikota Tasikmalaya Drs. Budi Budiman menyampaikan bahwa pada tahun 2014 Kota Tasikmalaya menjadi salah satu kota besar yang memperoleh Penghargaan Piala WTN Kategori Lalulintas. Hal tersebut merupakan suatu kehormatan sekaligus tantangan untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja pembangunan sektor transportasi pada tahun-tahun berikutnya.
Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun anggaran 2015 dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian penghargaan WTN, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Tasikmalaya diantaranya Program Peningkatan Infrastruktur Transportasi Perkotaan, Program Pembangunan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalulintas, Penataan Simpul-Simpul Perjalanan berupa Terminal Angkutan Penumpang dan Terminal Angkutan Barang, Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Perhubungan melalui Diklat Teknis dan Pelatihan Lainnya, serta berkenaan penanganan Isu Keselamatan Transportasi.
Sebagai upaya peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan di Kota Tasikmalaya dilakukan juga langkah-langkah diantaranya Pengembangan Moda Transportasi Udara sebagai alternatip pelayanan transportasi umum, dengan memanfaatkan Pangkalan Udara Wiriadinata sebagai bandara yang melayani penerbangan sipil, dan mendukung rencana percepatan pembangunan Tol Cileunyi – Tasikmalaya.
Sedangkan Tim Penilai Penghargaan WTN menyampaikan bahwa WTN berdasarkan tahapan penilaian terhadap Administrasi meliputi perencanaan, pendanaan, kelembagaan dan aturan, sumber daya manusia, angkutan, prasarana, lalu lintas, dan lingkungan. Kemudian penilaian Teknis dan Oprasional meliputi sarana, prasarana, lalu lintas, dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya penilaian terhadap Komitmen (political will) kepala daerah dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan.
Perlu dimaklumi bahwa WTN merupakan penghargaan atas kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan dalam menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien, berkelanjutan, dan menjamin ekuitas hak pengguna. Penilaian kinerja dikelompokkan berdasarkan jumlah penduduk, yaitu Kota Kecil bila penduduknya 100.000 jiwa atau kurang; Kota Sedang bila penduduknya 100.001 s.d. 500.000 jiwa; Kota Besar bila penduduknya 500.001 s.d. 1.000.000 jiwa; dan Kota Raya bila penduduknya diatas 1 juta jiwa. Harapan kita semua, semoga di tahun 2015, Kota Tasikmalaya sebagai kelompok Kota Besar, dengan penduduk tahun 2014 mencapai 657.217 jiwa, mampu meraih Piala WTN.

P1080888_LPSE

PERESMIAN PENGGUNAAN GEDUNG LPSE KOTA TASIKMALAYA

Kamis tanggal 11 Juni 2015, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya memberikan laporan pada peresmian penggunaan gedung Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tasikmalaya, yang beralamat di Komplek Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Jl. Ir H. Juanda No 191, Tasikmalaya.
Hadir dalam acara tersebut, Walikota Tasikmalaya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Kepala Balai LPSE Provinsi Jawa Barat, Unsur Forum Konsultasi Pimpinan Daerah, para pejabat atau yang mewakili SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, ketua atau yang mewakili LPSE kabupaten/kota se-Jawa Barat, utusan Asosiasi Pengusaha serta undangan lainnya.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya dalam laporannya menyebutkan bahwa dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menindaklanjuti Perpres tersebut, LPSE Kota Tasikmalaya di bentuk berdasarkan keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 550/Kep.193-Dishub/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elekronik (LPSE) Kota Tasikmalaya, dan di launching tanggal 7 Juni 2012, yang saat itu bertempat di Komplek Perkantoran, Jl. Ir. H. Juanda Kota Tasikmalaya. Selanjutnya pembangunan gedung LPSE yang lebih representatif di lingkungan Dishubkominfo Kota Tasikmalaya, di selesaikan dalam dua tahap yaitu tahun 2013 dan 2014, saat ini siap diresmikan penggunaannya.
Sambutan Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, DR. H. Dudi Sudrajat Abdurachim, MT menyebutkan bahwa LPSE di bentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerinthan yang bersih (clean government). Sementara Kepala LKPP Republik Indonesia, Ir. Agus Rahardjo, MSM menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui LPSE telah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mengharapkan barang-barang produk lokal bisa masuk dalam e-catalogue yang di selenggarakan LPSE.
Walikota Tasikmalaya, Drs. H. Budi Budiman mengharapkan LPSE bukan hanya sarana penunjang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun dapat menunjang Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, sehingga meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi, menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, menuju terciptanya good governance.
Demikian sambutan Walikota Tasikmalaya, dilanjutkan gunting pita peresmian penggunaan gedung LPSE Kota Tasikmalaya, diiringi lantunan suara kumandang adzan.

P1080297

LPSE Pindah Kantor

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik. Pengadaan barang/ jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Sedangkan ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dalam penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara kelembagaan LPSE kota Tasikmalaya bersifat ad hoc yang berada di Bidang Komunikasi dan Informatika, Dishubkominfo Kota Tasikmalaya. Pada awalnya kantor LPSE berdampingan dengan gedung Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya yang beralamat di Komplek Perkantoran, Jalan Ir H Juanda Tasikmalaya. Sejak awal April 2015 LPSE memiliki gedung sendiri yang dirancang khusus untuk memfasilitasi rangkaian kinerja dan pendukung lainnya yang berada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Jl.Ir.H.Juanda No.191 Kota Tasikmalaya atau alamat website http://lpse.tasikmalayakota.go.id                              [Rep.deanra] [uploader.willy]

P1080294

PENERTIBAN PARKIR LIAR

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar parkir liar yang marak terjadi di Pasar Wetan, Kec Cihideung Kota Tasikmalaya. Dishubkominfo Kota Tasikmalaya mengerahkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir dan Bidang Lalu Lintas terjun ke lapangan untuk melakukan penertiban dan penataan parkir liar. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan keindahan serta kenyamanan  Kota Tasikmalaya

Program kerjasama ini berlangsung 1 minggu, direncanakan hingga akhir April 2015 yang difokuskan di Pasar Wetan. Program penertiban dan penataan parkir liar ini dilaksanakan setiap hari dengan mengerahkan petugas parkir untuk menata kendaraan yang tidak sesuai tempatnya dan petugas lalu lintas untuk menertibkan kemacetan yang disebabkan parkir liar, serta petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang memenuhi badan jalan.

Dishubkominfo memberikan rambu-rambu parkir di setiap ruas jalan yang telah disediakan, diharapkan pengguna kendaraan dapat mematuhi rambu yang telah disediakan, jika masih ada yang melanggar rambu tersebut, akan dilakukan pemindahan kendaraan yang parkir sembarangan ke tempat yang telah disediakan meski tanpa seizin pemilik kendaraan, khususnya bagi kendaraan bermotor.

Dengan adanya program kerjasama antara Dishubkominfo dan Satpol PP diharapkan pengguna kendaraan dapat parkir ditempat yang telah disediakan agar tidak menimbulkan kemacetan, dan pedagang kaki lima dapat berdagang ditempat yang telah disediakan agar tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki.

Selain itu, Dishubkominfo mengharapkan program penataan dan penertiban parkir liar ini memberi dampak positif bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan aktivitasnya, sedangkan pengguna kendaraan dapat menyadari bahwa parkir sembarangan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi semua pihak, baik bagi masyarakat maupun pengguna kendaraan lainnya.  [Rep. Mega] [Uploader. Willy]

P1080281

PERAN DISHUBKOMINFO DALAM PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM

Dishubkominfo Kota Tasikmalaya mempunyai peranan penting sebagai dinas yang menangani pelayanan masyarakat dibidang angkutan / transportasi umum. Peranan Dishubkominfo  Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memiliki tiga peran, yakni sebagai regulator yang bertugas membuat kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan transportasi umum; sebagai fasilitator yaitu institusi yang menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan transportasi umum; serta sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan.

Menurut UU No 22  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dikaitkan dengan UU No 22 Tahun 2009 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut dan membawa respon positif/negatif dari masyarakat. Dishubkominfo Kota Tasikmalaya diharuskan memaksimalkan peranannya sebagai pembuat kebijakan (regulator), penyedia fasilitas (fasilitator) dan sebagai pengawas (evaluator), sebagaimana sasaran yang ingin dicapai yaitu terciptanya pelayanan transportasi yang efektif, dalam arti aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, tarif terjangkau, tertib, teratur, lancar dan cepat, selamat, aman, mudah, ” papar Gumilar, S.IP, MSi. selaku Kepala Seksi Teknik Sarana Angkutan Dishubkominfo Kota Tasikmalaya’’

Dengan adanya konsep pelayanan tersebut, akan mengurangi respon negatif yang timbul dari masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut meliputi faktor pendukung yakni kemampuan sumber daya yang memadai, masyarakat dituntut berperan aktif seperti menggunakan angkutan umum yang tertib dan tidak memberhentikan angkutan umum di sembarang tempat, serta menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Dishubkominfo Kota Tasikmalaya. [rep.resi] [uploader.willy]

P1080283

PKB, Penunjang Keselamatan Berkendara

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (UPTD PKB DISHUBKOMINFO) Kota Tasikmalaya melayani uji laik jalan atau tidaknya kendaraan bermotor yang akan beroperasi di jalan, khusunya kendaraan bermotor wajib uji berkala (niaga/ profit), seperti truk, bus, angkutan kota, taksi, dan mobil pengangkut barang lainnya.

 “Kendaraan berkala yang akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus memperhatikan beberapa aspek untuk menentukan kriteria dari kelulusan operasiaonal kendaraan.” papar Asep Hermawan selaku ketua kelompok jabatan fungsional PKB di DISHUBKOMINFO Kota Tasikmalaya.

Tahapan pengujian kendaraan bermotor yaitu mendaftar dan membayar biaya retribusi yang di sesuaikan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB). Setelah itu kendaraan masuk ke gedung pengujian untuk mengikuti tahapan pengujian secara sistematis, mulai dari sistem penerangan hingga sistem yang lainnya. Kegiatan ini langsung ditangani oleh pejabat fungsional khusus pengujian kendaraan bermotor dengan dibantu alat uji mekanik dan komputer.

Untuk mengetahui hasil akhir pengujian, akan diberikan hasil kelulusan oleh penguji senior (penguji penyelia) agar bisa mendapatkan buku uji kendaraan yang berlaku untuk enam bulan ke depan. Apabila masa berlaku telah berakhir maka wajib dilakukan uji berkala / periodik atau memperpanjang masa berlaku. Bila tidak atau telat dalam melakukan pengujian berkala akan dikenakan sanksi administrasi yang di sesuaikan dengan ringan-beratnya pelanggaran. Keputusan sanksi tersebut tidak semata-mata dibuat oleh pihak UPTD PKB DISHUBKOMINFO Kota Tasikmalaya, akan tetapi disesuaikan dengan Peraturan Daerah. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji, wajib memperbaiki terlebih dahulu hal-hal yang menjadi kekurangan, lalu kembali dengan membawa buku uji sebelumnya untuk melengkapi atau menuntaskan pengujian kendaraan bermotor.

“Untuk mengetahui perubahan prosedur yang disesuaikan dengan kewenangan dan peraturan daerah dalam melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor, masyarakat bisa mengaksesnya melalui website, pamflet, brosur, banner dan media informasi lainnya.” papar Ana Krisdiani selaku Kepala Tata Usaha UPTD PKB DISHUBKOMINFO Kota Tasikmalaya.

“Bagi yang memiliki kendaraan niaga/profit mohon untuk dapat memeperhatikan sistem dan prosedur yang telah dianjurkan oleh pemerintah daerah. Karena hal ini merupakan penunjang keselamatan bagi pengendara dan pengguna jalan yang lain.” demikian pesan yang disampaikan oleh pihak UPTD PKB DISHUBKOMINFO Kota Tasikmalaya. [Rep.denra] [Uploader: willy]

P1080272

Kota Tasikmalaya Memiliki ATCS, Pengendali Canggih Lalu Lintas

Perkembangan sebuah kota tidak terlepas dari masalah lalu lintas, jumlah kendaraan yang selalu bertambah tidak diimbangi kapasitas jalan yang relatif tetap, sehingga kondisi lalu lintas perlu perhatian lebih. Kota Tasikmalaya yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priangan Timur dengan jumlah penduduk lebih dari 600 ribu jiwa mengalami hal yang sama dengan kota-kota lainnya dalam masalah lalu lintas, diantaranya terdapat simpul kemacetan di beberapa ruas jalan, penggunaan jalan bukan untuk aktivitas lalu lintas, minimnya sarana prasarana pengatur lalu lintas, dsb.

Menghadapi permasalahan demikian, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tidak tinggal diam, namun berupaya mencari solusi menghadapinya, diantaranya melalui penggunaan Area Traffic Control System atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS, sarana canggih pengendali lalu lintas.

Berbekal bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka pada tanggal 17 Oktober 2014, ATCS Kota Tasikmlaya yang memantau 3 titik lalu lintas di persimpangan Jati, Mitra Batik dan Cimulu, diresmikan operasionalisasinya oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Kabar terkini, sejak Februari 2015, pantauan ATCS ditambah 2 titik yaitu persimpangan Dewi Sartika dan Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Hal yang menarik dari ATCS ini adalah video live streaming yang dapat dipantau lewat jaringan internet, artinya bukan hanya pemerintah saja yang dapat memanfaatkan ATCS, namun masyarakat umum juga bisa.

Berdasarkan situs web Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan (http://hubdat.dephub.go.id/), ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.

ATCS terdiri dari beberapa sistem utama yaitu Server / Workstation yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area; Wall Map yang berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi dari Local Controller; Local Controller berfungsi sebagai pengontrol persimpangan; Close Circuit Television / CCTV sebagai sarana pemantau; Vehicle Detector sebagai sarana pendeteksi.

Fungsi ATCS adalah mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi; menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan; menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan; dalam keadaan tertentu dapat dipergunakan untuk memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas (pemadam kendaraan, ambulance, VVIP, konvoi, dll).

Manfaat ATCS adalah terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan; mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan berwawasan lingkungan; dan mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan. Beberapa kota / daerah yang sudah menerapkan ATCS adalah Jakarta, Bandung, Medan, Solo dan Provinsi Bali.

P1080289

OPTIMALISASI TERMINAL INDIHIANG SUATU KEHARUSAN

Bertempat di Aula Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya, pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2015 diselenggarakan Rapat Optimalisasi Terminal Tipe A Indihiang. Rapat tersebut dipimpin Kepala Dishubkominfo Kota Tasikmalaya yang didampingi oleh Kepala Bidang Angkutan dan Kepala Bidang Lalu Lintas, dengan peserta adalah seluruh utusan dari Perusahaan Otobis yang beroperasi di Kota Tasikmalaya dan jajaran staf di lingkungan Dishubkominfo Kota Tasikmalaya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dishubkominfo mengemukakan bahwa, pengelolaan terminal akan berubah pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aplikasinya UU tersebut memerlukan peraturan lebih lanjut seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan sebagainya; namun demikian Pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diprakarsai Dishubkominfo Kota Tasikmalaya tetap mempersiapkan diri dan berprinsip bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu dan harus berjalan secara optimal.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian dan keharusan adalah optimalisasi fungsi Terminal Tipe A Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagai satu kesatuan pelayanan angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Perbatasan, dan Angkutan Kota / Perkotaan. Rencana kegiatan dalam rangka optimalisasi fungsi terminal dimaksud adalah penjagaan kendaraan umum supaya masuk ke terminal; pengaturan jam keberangkatan kendaraan; pengaturan kendaraan parkir di dalam terminal; perubahan rute trayek AKAP/AKDP dan angkutan perbatasan; penertiban ojeg, pedagang asongan, kuli panggul, pengamen, dan calo; pembatasan aktifitas perdagangan dan jasa di depan lokasi terminal; manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas jalan depan terminal; meningkatkan daya tarik terminal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat; serta mengendalikan dan membatasi perkembangan terminal bayangan (Rancabango, Parakanhonje, dan di depan area terminal itu sendiri).

Selain itu dalam kesempatan tersebut direncanakan akan dilakukan evaluasi / kaji ulang atas penetapan Terminal Padayungan sebagai Terminal Tipe B berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/KEP.118-DISHUB/2013 tentang Penetapan Lokasi Terminal Tipe B di Jawa Barat, mengingat dari luasan lahan maupun fungsi terminal serta pelayanan yang ada, Terminal Padayungan tidak sesuai apabila difungsikan sebagai Terminal Tipe B. Apabila Propinsi Jawa Barat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan Terminal B tersebut, maka perlu pembahasan lebih lanjut.

P1080267

PEMBAHASAN RAPERDA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERLANGSUNG SERIUS

Pada tanggal 23 dan 24 Februari 2015 bertempat di Aula Dishubkominfo Kota Tasikmalaya berlangsung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan itu hadir unsur Diskominfo Kota Tasikmalaya dan Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya yang secara serius membahas substansi pasal demi pasal Ranperda dimaksud.

Menurut rencana pada minggu pertama bulan Maret 2015, Ranperda tersebut selesai dibahas di Eksekutif, Pemerintah Kota Tasikmalaya dan pada minggu kedua Maret 2015 sudah masuk pembahasan di Legislatif, DPRD Kota Tasikmalaya, sehingga diharapkan pada triwulan II tahun 2015 Ranperda tersebut sudah ditetapkan menjadi Perda.

Adapun dasar pertimbangan pengajuan Ranperda tersebut adalah lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Selain itu Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Tasikmalaya.

DSC_0820

MUSRENBANG SEKTORAL HUBKOMINFO TAHUN 2015 TELAH DILAKSANAKAN

DSC_0819
Walikota Tasikmalaya memberi arahan pada Musrenbang Sektoral di Dishubkominfo

 

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika(MusrenbangSektoral Hubkominfo) Kota Tasikmalaya Tahun 2015 dilaksanakan pada HariKamis, Tanggal 29 Januari 2015, bertempat di Aula Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Tujuan acara ini adalah menjaring aspirasi stakeholders untuk perencanaan pembangunan bidang Hubkominfo tahun 2016, sebagai bagian dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016. Pada kesempatan tersebut hadir Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, SPdI sekaligus memberikan arahan.

Kegiatan Musrenbang Sektoral ini  dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebut Forum SKPD merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah yang diharapkan dapat mensinergikan usulan kegiatan hasil musrenbang tingkat kecamatan dan dari stakeholder terkait dengan usulan kegiatan dari SKPD. Menurut Ustad Heri, sapaan akrab Ketua Komisi III ini, proses perencanaan yang dilaksanakan dengan tahapan yang sesuai dengan aturan dan melibatkan banyak pihak dapat menyumbangkan indikator keberhasilan pembangunan sebesar 60%. Selanjutnya usulan kegiatan yang disepakati nantinya harus diukur dengan besaran plafon dan kemampuan anggaran untuk satu tahun anggaran yang dapat direalisasikan dengan menggunakan skala prioritas untuk menentukan program dan kegiatan yang akan diusulkan.

Sementara itu Kepala Bidang Fisik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tasikmalaya mengemukakan bahwa Tema Pembangunan Tahun 2016 adalah “Mendorong Kemandirian Ekonomi Dengan Meningkatkan Daya Beli Dan Kualitas Hidup Masyarakat.” Peningkatan daya beli masyarakat akan dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan pusat perekonomian; pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional serta sarana prasarana promosi/ pemasaran produk kerajinan/ industri kreatif; pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; peningkatan produktivitas usaha; penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Adapun peningkatan kualitas hidup masyarakat akan dilaksanakan melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan; peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan; peningkatan akses dan mutu layanan jaminan sosial; penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks); peningkatan ketahanan pangan. Sedangkan Rencana Kegiatan Strategis Tahun 2016 yang berkaitan dengan Dishubkominfo adalah Program Pembangunan Infrastruktur Lainnya, dengan Kegiatan Pembangunan Tasik Smart City.

Menjelang siang Walikota Tasikmalaya berkenan hadir, sekaligus memberikan arahan, diantaranya bahwa tahun 2016 merupakan Fase Kedua Fokus Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017 yaitu  Mendorong Kemandirian Ekonomi Dengan Meningkatkan Daya Beli Dan Kualitas Hidup Masyarakat; pada tahun 2016 akan dilanjutkan pula upaya pengembangan Lanud Wiriadinata sebagai bandara komersial, dengan mengajukan proposal ke pemerintah pusat melalui anggota DPR RI Dapil IX; dan pembangunan Tasik Smart City sebagai kelanjutan dari Tasik Cyber City yang beberapa waktu lalu pernah dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai penutup Musrenbang Sektoral ini adalah Penandatanganan Kesepakatan (Berita Acara Kesepakatan) Hasil Forum SKPD yang ditandatangani oleh Unsur DPRD / legislatif, eksekutif dan masyarakat.